Ciri-ciri Birokrasi Desa Bemasalah dan Cacat Hukum

Daftar Nama  Keluarga Penerima  BLT Dana Desa  tidak dipublikasikan 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Tentang Keterbukaan Informasi Publik  (unduh)
2. Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2018, Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (unduh)
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (unduh)

Laporan Realisasi Kegiatan sama Persis dengan RAB

1. Permendagri No 46 Tahun 2016, Tentang Laporan Kepala Desa (unduh)
2. Lampiran Permendagri No 46 Tahun 2016, Tentang Laporan Kepala (unduh)
3. Permendagri No. 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (unduh)
4. Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (unduh)
5. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (unduh)
6. Permendagri Nomor 119 Tahun 2O19 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (unduh)
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 (unduh)

Lembaga Desa diisi oleh Family kades dan Pendukung Kades

1. Permendagri No 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (unduh)

BPD pasif dan tak pernah melakukan evaluasi pada laporan realisasi

1. Permendagri 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (unduh)
2. Lampiran Permendagri 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (unduh)
3. Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (unduh)

Kades memegang seluruh keuangan desa.Sedangkan Kaur Keuangan  hanya sebagai petugas pengambil anggaran

1. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Perubahan Atas Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 (unduh)
2. Permenkeu 193/PMK.07/2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa (unduh)
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa (unduh)

Perangkat Desa  tidak melaksanakan Tupoksi sesuai dengan Jabatannya dan Jarang hadir Masuk Kantor Desa

1. Permendagri No 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (unduh)
2. Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (unduh)
3. Permenkeu 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (unduh)
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (unduh)
5. Peraturan LKPP Nomor 12 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (unduh)

Banyak Jabatan ganda dalam berbagai lembaga dan kegiatan desa

1. Permendagri No 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (unduh)

Perangkat desa yang jujur dan vokal, tidak diikutsertakan dalam berbagai kegiatan

1. Permendagri No 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (unduh)
2. Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (unduh)
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Tentang Keterbukaan Informasi Publik  (unduh)
4. Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2018, Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (unduh)

Banyak kegiatan terlambat pelaksanaannya /molor dari Jadwal. Padahal Anggaran Sudah dicairkan, seperti tidak menyalurkan BLT Dana Desa

1. Permendagri Nomor 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (unduh)
2. Permendes Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (unduh)

Musyawarah desa khusus yang diundang hanya pendukung Kades dan BPD, Masyarakat yang kritis, cerdas dan vokal tidak dilibatkan dalam setiap musyawarah

1. Permendagri Nomor 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (unduh)
2. Permendes Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (unduh)

Tidak ada laporan realisasi pada awal tahun anggaran dalam bentuk banner atau papan informasi yang dipasang pada tempat-tempat strategis.

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Tentang Keterbukaan Informasi Publik  (Unduh)
2. Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2018, Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Unduh)
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Unduh)

Bumdes tidak berkembang

1. Permendesa Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (unduh)

Belanja barang/jasa dimonopoli Kades

1. Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (unduh)
2. Permenkeu 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (unduh)
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa (unduh)
4. Peraturan LKPP Nomor 12 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (unduh)

Penyuplai barang/jasa dipilih dari orang yang dekat dengan Kades/pendukung Kades

1. Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (unduh)
2. Permenkeu 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (unduh)
3. Peraturan LKPP Nomor 12 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (unduh)
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa (unduh)

Tidak ada sosialisasi pada masyarakat sekitar atas sebuah kegiatan anggaran desa  yang akan dilaksanakan

1. Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (unduh)
2. Permendagri No.113 Th 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (unduh)
3. Permendes Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (unduh)

Kepala Desa  marah, ketika masyarakat menanyakan anggaran kegiatan dan anggaran desa

1. Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (unduh)
2. Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (unduh)
3. Permendes Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (unduh)
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Tentang Keterbukaan Informasi Publik  (Unduh)
5. Permenkeu 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (unduh)
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa (unduh)
7. Peraturan LKPP Nomor 12 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (unduh)

Kepala Desa tidak melakukan program kerja dalam pemerintahan untuk perangkat Desa sebagai pembantunya 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (unduh)
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (unduh)